Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya

Bagian dari seri artikel mengenai
Britania Raya di Uni Eropa
Masuk Akta Referendum 1975 Referendum keanggotaan ME 1975 Akta ME 1972 Rabat Britania Raya Akta Uni Eropa 2011
Keanggotaan Merek UE Euro Tiga UE Pergerakan Eropa Britania Raya UU Kewarganegaraan Euroskeptisisme Britania Raya Ofisial dan Lembaga Komite Uni Eropa Eksekutif Irlandia Utara di Brussels Representatif Uni Eropa di London Pergerakan Eropa Muda Britania Raya Komisioner Eropa Britania Raya Representatif Tetap untuk UE Anggota PE menurut masa jabatan Delegasi 1973 ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7 ke-8 Legislasi Akta ME 1972 Akta ME (Amandemen) 1986 Akta ME (Keuangan) 2001 Akta ME (Keuangan) 2008 Akta UE (Aksesi) 2003 Akta UE (Aksesi) 2006 Akta UE (Amandemen) 2008 Akta UE 2011 Akta Referendum UE 2015 Akta UE (Referendum) 2016 (Gibraltar) RUU UE (Referendum) 2013-2014
Keluar (Brexit) RUU UE (Referendum) 2013–2014 Akta Referendum UE 2015 Akta UE (Referendum) 2016 (Gibraltar) Renegosiasi keanggotaan UE 2016 Referendum keanggotaan UE 2016 Isu Dukungan Jajak pendapat Kampanye Keluar Memilih Keluar Pelajar untuk Britania Bisnis untuk Britania Konservatif untuk Britania Buruh Keluar Keluar.UE Bpoplive Grassroots Out Better Off Out Brexit: The Movie Tetap Project Fear Britain Stronger in Europe Labour In for Britain Hasil dan konsekuensi Hasil Reaksi internasional Pemilihan pimpinan Partai Konservatif 2016 Referendum kedua kemerdekaan Skotandia
l b s

Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya adalah tahap utama dalam pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa (UE), biasa disebut Brexit. Pemberlakuan Pasal 50 (2) adalah proses penyampaian surat pemberitahuan resmi kepada Dewan Uni Eropa perihal keinginan sebuah negara anggota untuk keluar dari UE sehingga negosiasi pencabutan keanggotaan dapat dimulai sesuai Perjanjian Uni Eropa.

Proses keluar dari UE dimulai setelah referendum bulan Juni 2016 menghendaki keluarnya Britania Raya dari UE. Bulan Oktober 2016, Perdana Menteri Britania Raya, Theresa May, mengumumkan bahwa Pasal 50 akan diberlakukan pada "kuartal pertama 2017".^[1] Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales tanggal 2 November 2016 yang diperkuat di tingkat banding oleh Mahkamah Agung Britania Raya tanggal 24 Januari 2017 menetapkan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah (lewat kekuasaan prerogatif kerajaan) dan harus melalui undang-undang yang disahkan Parlemen. Karena itu, Undang-Undang (Pemberitahuan Pencabutan Keanggotaan) Uni Eropa 2017 disahkan agar Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk memberlakukan Pasal 50.

Pada 20 Maret 2017, Theresa May mengumumkan bahwa Britania Raya akan memberlakukan Pasal 50 pada tanggal 29 Maret 2017.^[2] Pemberlakuan ini secara resmi dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017, pukul 13:28 CEST (12:28 BST/18:28 WIB) melalui penyerahan surat Perdana Menteri Theresa May oleh Sir Tim Barrow, Perwakilan Permanen Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, di Brussels.^[3] Britania Raya secara resmi tidak menjadi anggota Uni Eropa pada tengah malam (00:00 Greenwich Mean Time) tanggal 30 Maret 2019, kecuali ada perpanjangan negosiasi yang disepakati Britania Raya dan UE.^[4]

1. ^ "Brexit: Theresa May to trigger Article 50 by end of March". BBC News. 2 October 2016. Diakses tanggal 16 October 2016. 
2. ^ "Article 50: Theresa May to trigger Brexit process next week". BBC News. 20 March 2017. 
3. ^ Adler, Katya (29 March 2017). "Theresa May officially starts Brexit process; Article 50 letter handed over". BBC News. Diakses tanggal 29 March 2017. 
4. ^ Bloom, Dan (29 March 2017). "Brexit Day recap: Article 50 officially triggered on historic day as Theresa May warns: 'No turning back'". Daily Mirror. Diakses tanggal 29 March 2017.